Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Propinsi Kalimantan Selatan telah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1,5 persen dari jumlah penduduknya di tahun 2013. Mengacu data BPS 2010 penduduk miskin HSU yang mencapai 16 ribu jiwa dari jumlah penduduk HSU sebanyak 211 ribu jiwa atau sekitar 7,76 persen, ditarget akan tersisa sekitar 6,26 persen di akhir 2013. Bupati HSU Drs H Abdul Wahid mengungkapkan, berdasarkan data PPLS maka faktor kemiskinan lebih didominasi masyarakat dengan struktur ekonomi sebagai petani, sehingga anggaran dan arah kebijakan untuk pengentasan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberdayaan kelompok masyarakat petani. Sehingga Ia menilai penerapan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan usaha ekonomi rakyat dan berbagai kebijakan bantuan sosial sangat tepat dalam rangka pengentasan kemiskinan di HSU. “Strategi kita lakukan dengan pendekatan berdasarkan kebutuhan rill masyarakat miskin, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka” ujar bupati yang disampaikan pada rapat paripurna dewan. Pemda HSU, katanya juga menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana tertuang dan disepakati bersama dalam kebijakan umum anggaran, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal merupakan salah satu skala prioritas pembangunan HSU 2013. Bupati memaparkan, kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi di HSU berasal dari sektor pertanian jasa masing-masing menyumbang 30,39 dan 24,34 persen. Untuk 2013 Pemkab HSU memprediksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 – 6 persen dengan kelompok sasaran dari kegiatan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian ini yakni pada wilayah pedesaan. Sehingga katanya lagi upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari wilayah pedesaan ini sangat sejalan dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan terhadap kelompok masyarakat petani yang mendominasi faktor kemiskinan di daerah itu. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga di dorong melaksanakan program kerja yang berorientasi dalam pengentasan kemiskinan ini sebagaimana yang sudah di mulai pada tahun sebelumnya. Namun Pemkab HSU juga menyadari pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang harus dilakukan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan pembangunan sektor kesehatan. Karena itu, kata Wahid sasaran pembangunan SDM tahun ini selain menuntaskan buta aksara dan pencanangan wajib belajar 12 tahun, juga meningkatkan askes dan mutu pelayanan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan.